Dari UN ke MBG

Apakah Kita Sering Salah Membidik Akar Masalah?

Sembilan belas tahun yang lalu, saat saya SMA, untuk pertama kalinya Ujian Nasional menjadi penentu kelulusan. Saat itu saya duduk di kelas 2 SMA di Medan. Saya aktif di komunitas gereja dan cukup dekat dengan para guru serta dewasa muda yang sudah bekerja.

Saya menyaksikan hal-hal yang membuat saya marah. Ada guru yang mendapat tekanan untuk melonggarkan pengawasan ujian. Ada ancaman pengurangan jam mengajar bahkan tidak diperbolehkan mengajar jika dianggap terlalu ketat. Kunci jawaban juga diperjualbelikan demi meningkatkan peringkat sekolah.

Saya merasa jijik melihatnya.

Karena itu saya berkesimpulan bahwa Ujian Nasional adalah program yang kejam dan harus dihapuskan. Saya bahkan ikut berdemo ke DPR.

Namun seiring waktu saya mulai mengevaluasi kembali cara berpikir saya.

Kalau yang salah adalah intimidasi terhadap guru yang jujur dan penjualan kunci jawaban, mengapa yang kami tuntut justru penghapusan Ujian Nasional? Jika ujian dilaksanakan dengan jujur dan transparan, apakah keberadaan ujian itu sendiri yang menjadi masalah?

Kalau saya bisa kembali ke masa itu, mungkin saya tidak akan berdemo untuk menghapus Ujian Nasional. Saya akan menuntut transparansi, pengawasan yang lebih baik, dan konsekuensi hukum yang jelas bagi pihak yang melakukan kecurangan.

Pengalaman itu kembali teringat ketika saya melihat perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis.

Saat ini banyak kritik bermunculan: tata kelola yang buruk, dugaan korupsi, jual beli dapur, hingga kasus keracunan makanan. Kritik-kritik tersebut penting dan tidak boleh diabaikan.

Tetapi saya mulai bertanya-tanya: apakah masalah utamanya terletak pada programnya, atau pada tata kelolanya?

Jika yang menjadi persoalan adalah korupsi, mengapa solusi yang ditawarkan adalah menghapus program? Mengapa bukan memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat akuntabilitas, memperbaiki standar keamanan pangan, dan memberikan konsekuensi yang tegas kepada pelaku korupsi?

Pertanyaan ini muncul bukan karena saya naif terhadap korupsi.

Setelah lulus kuliah, saya pernah bekerja di sebuah asrama sekolah dan menangani program pelatihan kepemimpinan. Saya diberi anggaran untuk membeli perlengkapan kegiatan.

Saat meminta nota pembelian di sebuah toko, penjual bertanya kepada saya:

"Perlu bon kosong, Kak?"

Saya bingung.

Lalu ia bertanya lagi, "Harganya mau dibuat berapa?"

Saya meminta agar nota dibuat sesuai harga sebenarnya.

Di kesempatan lain, saya melihat seorang pegawai berseragam meminta nota dengan nominal yang berbeda dari nilai transaksi yang sebenarnya. Semuanya dilakukan dengan santai seolah merupakan hal yang biasa.

Saat saya mengatakan bahwa hal tersebut termasuk bentuk korupsi dan dapat merugikan pihak toko jika terjadi audit, respons yang saya terima hanya:

"Jadi gimana ? Mereka mintanya begitu"

Kalimat itu masih saya ingat sampai sekarang.

Seolah-olah praktik tersebut sudah begitu normal sehingga tidak lagi dianggap masalah.

Karena itulah saya merasa bahwa persoalan terbesar kita bukan hanya pada satu program tertentu, melainkan pada sistem yang membuat korupsi terasa nyaman dan biasa. Apakah korupsi hanya di MBG, ada korupsi pengadaan KTP, jemaah haji, proyek pemerintah dan masih banyak lagi. Kenapa kita tidak mendorong MBG lebih transparan lagi

Saya pribadi mendukung program Makan Bergizi Gratis. Bukan hanya karena aspek gizinya, tetapi juga karena potensinya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bawah: petani, peternak, nelayan, UMKM, pekerja dapur, dan distribusi logistik.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, saya melihat kemungkinan bahwa program seperti ini dapat menjadi salah satu cara untuk menggerakkan permintaan domestik dan memperkuat ekonomi lokal.

Tentu program ini tidak sempurna. Mungkin perlu revisi, evaluasi, pengawasan yang lebih kuat, dan perbaikan di banyak sisi.

Pada saat kampanye program ini mendapatkan dukungan yang besar. Artinya evaluasi positif saat perencanaan program ini sangat besar. Ada harapan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang. Kita bisa lihat evaluasi MBG di India, Jepang dan negara lain. Kita bisa belajar dari sana.

Jika kita kecewa dengan korupsi, keracunaan makanan dan pembelian  titik. Kenapa tidak kita mendorong pemerintah untuk sistem pangawasan, ruu anti korupsi bahkan hukum mati koruptor. Mengingat MBG adalah etalase yang bisa dilihat semua masyarakat.

Tidakkah sayang mimpi yang besar itu hilang karena tidak siap diperbaiki. Jika kita memilih MBG ditutup

Apakah kita sedang mengkritik program yang salah, atau sedang menghadapi masalah tata kelola yang lebih besar?

Apakah yang perlu diperbaiki adalah programnya, atau sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi berulang kali?

Saya tidak menulis ini karena merasa memiliki jawaban yang pasti.

Justru pengalaman saya saat menolak Ujian Nasional membuat saya lebih berhati-hati terhadap keyakinan saya sendiri.

Saya hanya bertanya-tanya:

Apakah mungkin, seperti yang pernah saya alami dulu, kita kembali sedang salah membidik akar masalah?